Surat Pemberitahuan Kementrian Desa

Surat Pemberitahuan Kementrian Desa

Assalamua'alaikum, Wr. Wb.
Perkenalkan nama saya Mas'ud (30800119055), kali ini saya akan berkomentar mengenai salah satu inti tentang Surat Pemberitahuan Kementrian Desa sebagai tugas MID. Baiklah saya akan mengomentari point ke 7 (tujuh) yaitu Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa. Saya setuju akan hal tersebut, sebelumnya penerima BLT-Dana Desa akan mendapatkan Rp600.000 per bulan selama tiga bulan ke depan, yaitu dimulai sejak April 2020. 

Menurut simulasi yang dilakukan Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp22,477 triliun untuk 12.487.646 KK miskin pemanfaat, angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Kenapa saya setuju jikalau Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa? Karna jangan sampai ada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, padahal mereka berhak menerima bantuan tersebut. Adapun pihak yang berhak menerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin atau prasejahtera, juga yang belum terdaftar serta kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19. Selain itu yang berhak adalah orang yang belum mendapatkan bantuan dari program bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Kartu Prakerja Kementerian Ketenagakerjaan yang juga dimulai pada April 2020. Dimana untuk penyaluran BLT-Dana Desa akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai atau lewat fasilitas perbankan setiap bulannya. Untuk desa yang tidak memiliki bank atau jauh dari kantor cabang bank terpaksa baru menggunakan opsi nontunai.

Yang saya takutkan adalah jika ada kecurangan yang kasat mata dan tidak kita ketahui, menurut saya hal itu bisa saja terjadi dan politik bisa saja dimainkan oleh orang-orang yang mau mengambil keuntungan di tengah pandemik saat ini. Contohnya bisa saja nontunai itu berupa paket dimana seharusnya penerima BLT-Dana Desa sebesar Rp600.000 per bulan namun hanya mendapatkan Rp400.000 atau Rp550.000 per bulan, sekali lagi hal itu dapat saja terjadi dan kita semua tidak ingin hal iyu terjadi. Maka dari itu pengawasan dan evaluasi atau penanggung jawab penyaluran dari BLT-Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sebai-baiknya untuk memutus penyebaran Covid-19. Terima kasih. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gambar
Gender Equality Gender equality , also known as  sexual equality  or  equality of the sexes , is the state of equal ease of access to resources and opportunities regardless of gender, including economic participation and decision-making; and the state of valuing different behaviors, aspirations and needs equally, regardless of gender. To avoid complication,  other genders  (besides women and men) will  not  be treated in this gender equality article. Gender equality is the goal, while gender neutrality and gender equity are practices and ways of thinking that help in achieving the goal. Gender parity, which is used to measure gender balance in a given situation, can aid in achieving gender equality but is not the goal in and of itself. Gender equality is more than equal representation, it is strongly tied to  women's rights , and often requires policy changes. As of 2017, the global movement for gender equality has not incorporated ...
Baca selengkapnya
Gambar
Single Plastic Use Single-use plastics, or disposable plastics, are used only once before they are thrown away or recycled. These items are things like plastic bags, straws, coffee stirrers, soda and water bottles and most food packaging.  We produce roughly 300 million tons of plastic each year and half of it is disposable! World-wide only 10-13% of plastic items are recycled. The nature of petroleum based disposable plastic makes it difficult to recycle and they have to add new virgin materials and chemicals to it to do so. Additionally there are a limited number of items that recycled plastic can be used. Petroleum based plastic is not biodegradable and usually goes into a landfill where it is buried or it gets into the water and finds it’s way into the ocean. Although plastic will not biodegrade (decompose into natural substance like soil,) it will degrade (break down) into tiny particles after many years. In the process of breaking down,...
Baca selengkapnya

Environmental issues in Indonesia : Forest fires in 1997

Gambar
Environmental issues in Indonesia : Forest fires in 1997    The 1997 group of forest fires in Indonesia that lasted well into 1998 were probably among the two or three, if not the largest, forest fires group in the last two centuries of recorded history.In the middle of 1997 forest fires burning in Indonesia began to affect neighbouring countries, spreading thick clouds of smoke and haze to Malaysia and Singapore.   By late 1997 and early 1998 Brunei, Thailand, Vietnam, the Philippines and Sri Lankahad also felt the haze from the smoke of the forest fires. By the time the 1997-98 forest fires were finally over some 8 million hectares of land had burned while countless millions of people suffered from air pollution.    The 1997 Indonesian forest fires were caused by changing land use which made the tropical forest vulnerable to fire during a drought associated with that year's El Niño. Indonesian forests have historically been resistant to burning ...
Baca selengkapnya